It’s My Life


RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi; Mengapa hanya Perempuan?
Maret 15, 2008, 7:42 pm
Filed under: Gender

Kali ini saya secara serius membaca RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Beberapa telepon dan SMS dari teman-teman, membuat saya bertanya-tanya.“Kalau RUU itu diberlakukan, Bali bakal kelimpungan. Bagaimana turis bisa bersantai di pantai tanpa pakaian renang? Belum lagi lukisan, patung perempuan telanjang. Nanti kena sanksi,” begitu bunyi salah satu SMS. Semua SMS bernada resah.Saya harus membaca berulang-ulang untuk memastikan bahwa saya tak melakukan kesalahan penafsiran. O la la, RUU itu benar-benar membuat saya panas-dingin. Lagi-lagi, perempuan menjadi korban. Dari semua pasal, ada beberapa pasal yang membuat saya makin bertanya-tanya lagi.

Pertama, pasal 4 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.” Dalam penjelasan pasal demi pasal, yang dimaksud dengan bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya.

Pertanyaannya, mengapa hanya perempuan? Entahlah, apa yang salah dengan tubuh perempuan. Tubuh perempuan terus saja mengundang kontroversi. Sepertinya, tubuh perempuan tak pernah ada benarnya, sampai-sampai si empunya pun tak punya kuasa atas tubuhnya sendiri. Jika suatu ketika, ada seorang ibu harus menyusui bayinya saat berada di tempat umum, akankah ibu itu dikenakan hukuman? Apalagi jika ternyata hal tersebut disebut tindakan mengeksploitasi, yang dalam RUU ini disebut sebagai kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau nonmateri bagi diri sendiri dan/atau orang lain.

Kedua, bagaimana jika laki-laki yang mempertontonkan bagian tubuh tertentu tersebut? Contoh kasus, iklan L-Men. Dalam iklan itu digambarkan, dua laki-laki di kolam renang yang hendak mendekati seorang perempuan cantik. Salah seorang pemeran, laki-laki dengan tubuh berlekuk-lekuk, padat berisi mentas dari kolam renang. Bagian tubuh yang di-shoot dari atas hingga pinggul dan tentu saja tanpa tutup. Salah satu tujuan iklan ini pasti untuk meningkatkan penjualan, yang ujung-ujungnya mendapatkan keuntungan materi. Apakah ini tidak dikenakan sanksi?

Pasal berikutnya yang paling menggelisahkan saya adalah pasal 36. Ini ada kaitannya dengan pasal 25 sampai 32. Dalam pasal 25 sampai 32 berisi larangan mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual, dilarang dengan sengaja telanjang di muka umum, dilarang berciuman bibir di muka umum, dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum, dilarang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum, dilarang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum (baik dewasa maupun anak-anak), dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks dan pesta seks, menontonnya dan menyuruh orang lain melakukan itu semua.

Sedangkan dalam pasal 36 berbunyi, “pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31 atau pasal 32 dikecualikan untuk: a. cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan; b. kegiatan seni; c. kegiatan olahraga; atau d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.

Tafsiran saya adalah pornoaksi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31 atau pasal 32 itu dibolehkan asalkan untuk kegiatan seni, kegiatan olahraga atau tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan. Kegiatan pornoaksi atas nama kegiatan seni itu diizinkan dengan catatan dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni (pasal 36 ayat 2) dan kegiatan pornoaksi atas nama olahraga diizinkan dengan catatan dilaksanakan di tempat khusus olahraga (pasal 36 ayat 3). Karenanya, pada pasal 37 disebutkan, tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 harus mendapat izin dari Pemerintah (ayat 1) dan tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 harus mendapat izin dari pemerintah (ayat 2). Itu pula sebabnya, tempat melakukan kegiatan seni dan olahraga tersebut harus mendapat izin dari pemerintah (pasal 38). Ah, semoga saja penafsiran saya salah. Semoga saja, RUU ini memang benar-benar multitafsir sehingga harus ditolak.

Begitu pula dalam rancangan penjelasan RUU ini, secara umum kegiatan seni yang dimaksud tidak dijelaskan lagi. Hal yang lebih ditekankan adalah karya seni. Selain itu, disebutkan pula, ”UU ini mengakui dan menghargai olahraga dan manfaatnya bagi kesehatan dan tujuan-tujuan lain yang mengarah pada kehidupan masyarakat yang baik. Meskipun demikian, UU ini melarang kegiatan olahraga yang dilaksanakan di tempat-tempat umum dengan mengenakan pakaian atau kostum olahraga yang minim yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang sensual karena hal itu merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dan kesusilaan masyarakat. Namun, sikap ini tidak dikenakan terhadap cara berpakaian menurut adat istiadat dan budaya masyarakat lokal maupun nasional, karena UU ini menganggap bahwa hal itu merupakan bagian dari identitas budaya lokal dan nasional yang harus tetap dihormati dan dilestarikan”.

Jadi, olahraga di lapangan kampung tidak masalah sepanjang memakai pakaian yang tidak terbuka dan masyarakat di Papua tidak perlu resah jika harus memakai koteka. Pada penjelasan terakhir, terlihat kontradiktif dengan pasal 36 ayat 1 bagian a yang ditambahkan dengan penjelasan: sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan. Artinya, kalau masyarakat Papua menggunakan koteka tidak sedang dalam pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan, siap-siaplah dikenakan hukuman satu sampai lima tahun penjara dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.

Masalah Sensitif
Pornografi dan pornoaksi sepertinya adalah masalah yang sensitif. Dalam perkembangannya, sikap dan cara pandang masyarakat terhadap suatu objek – apakah porno atau tidak – mulai berubah. Sebagian masyarakat menghujat sekaligus menikmati objek yang dinilai bermuatan pornografi. Sikap sebagian masyarakat itu pun ditunjukan dengan adanya gejala permisif terhadap hal-hal yang dulu dianggap tabu.

Dalam penanganannya, kasus yang dianggap pro-pornografi dan pornoaksi seharusnya tak diselesaikan hanya dengan panduan nilai-nilai normatif. Kesepakatan atas batasan-batasan yang disebut sebagai bagian pornografi dan pornoaksi harus ada karena kita tak bisa menghukum seseorang berdasarkan penilaian subjektif. Kita harus menemukan akar permasalahan dan menyelesaikannya, bukannya menambah masalah baru. Bukan pula dengan tindakan represif. Perempuan wajib lebih diberdayakan agar perempuan tak melulu menjadi objek. Di lain pihak, kita juga sepatutnya mengekspresikan kebebasan tanpa melupakan hak orang lain untuk tidak merasa terganggu.


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: