It’s My Life


99% Anak-anak Dusun Butiyang tak Sekolah, Siswa di Boston Jualan Jus di Pinggir Jalan
Desember 28, 2008, 4:42 pm
Filed under: Pendidikan

“NAIK-naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali..naik-naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali…” begitu nyanyian siswa-siswi Kelas Jauh Butiyang SD No. 5 Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ketika rombongan dari Yayasan Pratista Parisara Karana mengunjungi mereka.

Seperti lirik lagu rakyat Maluku tersebut, jalanan sepanjang 800 meter menuju kelas jauh di Dusun Butiyang itu menanjak. Meski sudah terbiasa melintasi jalan yang terbuat dari beton itu, tukang ojek pun tak akan sanggup melewatinya tanpa berhenti di tengah jalan. Walau demikian, anak-anak senang karena pembangunan jalan itu telah memudahkan mereka terhubung dengan desa lain.

“Pertama kali ke sana, Juli 2005, dusun itu masih terisolasi. Jalanan yang ada hanya jalan tanah setapak yang curam. Jika musim hujan, anak-anak tak akan diizinkan melewatinya karena berbahaya bagi keselamatan mereka,” ujar Asana Viebeke Lengkong, koordinator program I’m An Angel. Tak ada akses membuat warga kesulitan bersosialisasi dengan warga di Desa Les, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Dialog Asana dengan warga menghasilkan keputusan, perlu ada jalan yang lebih layak. Asana pun berupaya mencari donatur. Keinginan membuatkan jalan untuk warga di Dusun Butiyang itu tersebar luas. Melalui jejaring I’m An Angel, siswa-siswi Vinson Owen School di Boston, Amerika Serikat yang mendengar berita tersebut berniat membantu. Sejak Maret 2006, siswa-siswi SD di Negeri Paman Sam itu melakukan berbagai cara agar bisa mengumpulkan uang. “Mereka berjualan jus buah di pinggir jalan, mencuci mobil, menyisihkan uang jatah membeli es krim, dan memberi jatah uang saku untuk pembangunan jalan di Butiyang,” kisah Asana.

Selama sebulan, siswa-siswi Vinson Owen School berhasil mengumpulkan 3.367 dolar Amerika Serikat yang dipakai untuk membuat jalan mulai Juli 2006. Sumbangan itu dilengkapi dengan bantuan dari program I’m An Angel – Ku De Ta dan Give Back to Bali, Australia. Tim Yayasan Pratista Parisara Karana bekerja sama dengan LP3B (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Pembangunan Bali), Singaraja bertugas memantau pelaksanaan pembangunan itu. Maret 2007, pembangunan jalan tersebut selesai. “Sejak ada jalan itu, anak-anak kami bisa melanjutkan sekolah ke luar dusun,” ujar I Nengah Alus, Kepala Desa Les.

Kelas Jauh

Kelas Jauh Butiyang SD No. 5 Desa Les adalah satu-satunya sekolah di dusun yang berjarak lebih kurang 40 km dari Kota Singaraja itu. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Buleleng, Gede Suyasa, Kelas Jauh di Dusun Butiyang hanya sebutan. Sebenarnya itu juga SD No. 5 Les tapi jaraknya saja yang jauh dari sekolah induk. Karena letaknya jauh, maka disebut kelas jauh. “Hal itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah membuka akses pendidikan di Butiyang karena selama ini anak-anak kesulitan menjangkau sekolah induk yang letaknya jauh di bawah. Untuk mencapai sekolah induk, anak-anak harus berjalan kaki dengan kondisi jalan berbukit yang sulit dilalui jalur transportasi,” ujar Gede Suyasa.

Sebelum Kelas Jauh itu didirikan, 99% anak-anak di Butiyang tidak bersekolah. “Anak-anak kesulitan menempuh jalanan yang berbukit dan terjal, apalagi saat musim hujan. Kalau toh ada yang bersekolah di desa yang berjarak lebih kurang 3 km di bawah bukit, mereka hanya bertahan setahun. Setelah itu, mereka putus sekolah,” ujar Made Sania, Kepala Dusun Butiyang. Selain jalanan yang susah ditempuh, tingkat perekonomian keluarga yang rendah membuat anak-anak itu tak mampu bersekolah. Orangtua mereka kebanyakan bekerja sebagai petani penggarap. Hasil yang didapat pun tergantung hasil panen. Menu utama mereka sehari-hari adalah ketela yang dicampur nasi tanpa lauk. Beras yang didapat itu pun merupakan sumbangan dari warga Belanda yang memberi 4 kg tiap bulan untuk satu keluarga.

Jika 99% anak-anak tak bersekolah, orangtua mereka mayoritas buta aksara. “Kalau dibiarkan, kelak warga kami buta huruf semua,” ujar Made Sania. Karena itu, sejak 1996, ia bersama warga merintis sekolah bagi anak-anak Dusun Butiyang. Nyoman Puliyasa, satu-satunya warga yang tamat SMA diminta menjadi guru. Supriasa, seorang guru bantu dari SD No. 5 Desa Les juga bersedia mengajar tanpa memikirkan besar-kecil imbalan. Balai dusun yang berukuran 3 m x 4 m disulap menjadi ruang kelas terbuka. Sebagian lagi, belajar di bawah pohon. Kepala desa memberi dukungan berupa pengadaan buku-buku pelajaran, buku tulis, dan pakaian. Ia juga menyisihkan sebagian pendapatannya sebesar Rp 30 ribu tiap bulan sebagai uang lelah bagi guru.

Kondisi itu terus berjalan sampai seorang warga Belanda, Charles, memberi bantuan dana Rp 70 juta untuk membangun sekolah. Dengan bantuan tersebut, mereka bisa membangun tiga ruang kelas berkapasitas 25 orang. Karena kekurangan ruang kelas, sebagian murid masih belajar di Balai Dusun Butiyang. Pengadaan guru di Butiyang dibantu Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Kini, ada 92 siswa SD yang bersekolah di Kelas Jauh Butiyang.

Minim Perhatian

Menurut Nengah Alus dan Supriasa, Kelas Jauh Butiyang jarang mendapat perhatian pemerintah, begitu juga kondisi warga di dusun itu. Sejak didirikan tahun 1998, tamatan Kelas Jauh Butiyang paling tinggi saat ini duduk di bangku kelas 1 SMA. “Itu pun hanya satu orang. Hanya 50% siswa SD yang bisa melanjutkan ke SMP dan hanya 5% yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA,” ungkap Supriasa.

Kemiskinan menjadi musuh utama mereka. Di Dusun Butiyang ada 132 kepala keluarga. Rata-rata, satu keluarga memiliki 3-4 anak. Penghasilan orangtua yang tidak tetap dan tak menentu memaksa anak-anak tersebut berhenti sekolah. “Banyak orangtua yang mengharapkan anak-anak mereka bekerja,” ujar Nengah Alus. Remaja di dusun itu banyak yang bekerja sebagai buruh dan pekerja rumah tangga di Denpasar dan Badung. “Perhatian Dinas Pendidikan Buleleng terhadap keberadaan kelas jauh di Butiyang sangat minim,” ujar Nengah Alus. Selain pengadaan guru bantu, pemerintah daerah hanya sempat memberi bantuan pengadaan mebeler pada 2005.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 254 ribu/siswa/tahun tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. “Kami harap, masalah seperti itu tak terjadi lagi mulai tahun 2009,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani. Alasannya, sejak tahun 2009 pemerintah tidak mengizinkan SD dan SMP negeri, kecuali yang berstatus sekolah standar nasional dan internasional, melakukan pungutan apa pun kepada siswa. “Anggaran pendidikan dalam APBN 2009 sudah mencapai 20%. Tidak ada alasan lagi untuk melakukan pungutan kepada siswa,” ujar TIA Kusuma Wardhani. Siswa SD di kabupaten mendapat dana BOS Rp 397 ribu/siswa/tahun dan siswa SD di perkotaan mendapat dana BOS Rp 400 ribu/siswa/tahun. “Jika dana itu tidak mencukupi, tugas bupati/wali kota untuk menalanginya. Kalau tidak, mereka akan diberi sanksi,” katanya. Pemerintah juga menetapkan penggunaan buku pelajaran yang sama hingga lima tahun. Melalui program itu diharapkan tak ada lagi anak-anak yang tak bisa sekolah karena miskin.

Media Muat: Koran Tokoh, Minggu 28 Desember 2008


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: